Akhirnya presiden SBY berani angkat bicara dalam aksi kebrutalan massa FPI di monas 1 Juni 2008 melakukan penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan dan Kekebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Menurut Presiden, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kata Presiden, terkait dengan insiden tersebut peraturan harus ditegakan. “Pelaku-pelakunya dihukum dan diberikan sanksi yang tepat,” kata Presiden.

Sementara itu Pihak AKKBB sempat mempertanyakan kinerja polisi dalam mengamankan aksi mereka di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin siang. Menurut mereka kebrutalan yang dilakukan FPI tidak lepas dari lemahnya kinerja aparat kepolisian. Jika saja petugas keamanan mempunyai antisipasi yang baik maka kebrutalan dapat dicegah Di tempat terpisah, sejumlah anggota DPR meminta agar pemerintah dapat bertindak adil sehingga dapat melindung seluruh masyarakat. Tapi, terkait dengan kejadian tersebut DPR belum berencana untuk memanggil Kapolri. “Polisi harus mengambil tindakan tegas. Jangan karena anggota FPI jadi takut,” kata Ketua DPR Agung Laksono.

Polisi saat ini mengaku telah mengantungi lima nama tersangka dalam kasus penyerbuan itu. Hal ini disampaikan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Hendarso, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, usai menemui sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat yang mempertanyakan kasus ini. Meski begitu, polisi menolak menyebutkan identitas mereka.

Di tempat terpisah, pimpinan FPI menggelar konferensi pers di kediaman Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Mereka menyatakan perlawanan atas rencana penangkapan anggotanya. “Segala bentuk penangkapan terhadap anggota FPI. Kami akan mengadakan perlawanan,” kata Rizieq.

Advokat senior, Adnan Buyung Nasution mengusulkan pelaku dan aktor dibalik penyerangan anggota Front Pembela Islam terhadap massa Aliansi Kebangsaan dan Kekebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) harus ditangkap.

Dalam pertemuan di Kantor Wahid Institut, Jakarta, Senin (2/6), Adnan juga mengakui bahwa Munarman selaku pemimpin penyerangan dalam aksi itu adalah bekas anak buahnya di Lembaga Bantuan Hukum. Kendati demikian, anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini meminta polisi segera menangkap Munarman. Keinginan bekas atasannya ini langsung ditanggapi Munarman. Dia menyatakan tidak keberatan ditangkap asal pemerintah membubarkan aliran Ahmadiyah. “Silahkan tangkap saya,” kata Munarman

Sementara itu pada rapat terbatas bidang politik hukum dan keamanan, Senin (2/6), yang membahas soal kekerasan atas kelompok pro-kemajemukan dan soal demonstrasi menentang kenaikan bahan bakar minyak tak membuahkan keputusan tegas. Seperti kasus penyerangan yang dilakukan anggota Front Pembela Islam terhadap massa Aliansi Kebangsaan dan Kekebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) kemarin. Pemerintah menyesalkan kekerasan yang terjadi di Monas, Jakarta Pusat itu. Namun, pemerintah belum menindak organisasi pelaku kekerasan. Menteri Koordinator Polhukam, Widodo AS, juga menyatakan pemerintah tetap mendorong adanya ruang publik untuk menyatakan pendapat. Demonstrasi akan tetap diperbolehkan dengan catatan tidak membawa senjata yang dapat digunakan melakukan kekerasan. Menko Polhukam juga meminta polisi agar melakukan penggeledahan terhadap pengunjuk rasa.

WAH INTINYA PEMERINTAH HANYA NGOMONG DOANK….

TIDAK BERANI MENINDAK AKTOR BESAR DIBELAKANG KEJADIAN INI, DIMANA DARAHMU PEMERINTAH… KALAU HANYA PELAKU YANG ANGGOTA – ANGGOTA SAJA DIHUKUM TIDAK ADA ARTINYA APA PEMERINTAH TIDAK PERNAH BERPIKIR MANA MUNGKIN ANGGOTA BERANI BERTINDAK KALO TIDAK ADA INSTRUKSI PIMPINAN,,,

TERNYATA PEMERINTAH KITA SAJA BISA TAKUT HANYA DENGAN SEBUAH ORGANASISI, APALAGI DENGAN NEGARA LAIN…. PENGECUT YA……